Apa
itu demokrasi? Demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan di mana
masyarakatnya turut berpatisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang
dipilih secara langsung. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu
pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya pemerintahan
yang dijalankan tujuan utamanya adalah untuk kepentingan rakyat dan rakyat juga
turuh ikut serta terhadap suatu pemerintahan.
Setidaknya
Sanusi (2006) memaparkan ada sepuluh pilar demokrasi konstitusional menurut UUD
1945, diantaranya Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi Dengan
Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, Demokrasi dengan “Rule of Law”,
Demokrasi dengan Pembagian Kekuasan Negara, Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia,
Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi
dengan Kemakmuran, dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial.
Salah
satu negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi adalah Indonesia. Menurut
Miriam Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008), demokrasi yang
dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai pancasila dan
konstitusional UUD 1945. Apa pentingnya demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai
pancasila? Demokrasi di Indonesia selain memiliki sifat yang universal, juga
memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan
Pancasila.
Kehidupan
yang demokratis merupakan kehidupan yang ideal bagi setiap warga negara. Setidaknya
terdapat tiga argumen yang memperkuat hal tersebut, pertama, partisipasi dalam
membuat keputusan. Masyarakat ikut serta dalam membuat keputusan pemerintah. Aspirasi
rakyat harus didengar oleh pemerintah dan direalisasikan dalam bentuk program
kerja. Misalnya, larangan merokok di tempat umum. Kedua, persamaan kedudukan di
depan hukum. Artinya, hukum harus ditegakkan secara adil dan semua lapisan
masyarakat sama di depan hukum. Siapapun yang melanggar hukum harus diadili
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, distribusi pendapatan yang adil. Semua
warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib
menyediakan dan menyalurkan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpenghasilan
rendah.
Sayangnya,
keadaan demokrasi di Indonesia tidak berjalan mulus. Banyak kasus mencoreng
sistem pemerintahan yang demokrasi, seperti kasus hukum yang cenderung tajam ke
bawah dan tumpul ke atas. Kasus korupsi yang belum terungkap, lama kurungan
penjara yang masih menjadi kontroversi, dan masih banyak kasus-kasus hukum
lainnya. Lembaga pemerintahan dan partai politik memiliki kinerja yang buruk, munculnya
penguasa di dalam demokrasi. Banyak dari penguasa yang mengiming-imingi
masyarakat bahwa tujuannya adalah untuk kepentingan bersama dan bukan untuk
kepentingan sendiri atau kelompoknya.
Dapat
dikatakan, sebenarnya sistem demokrasi di Indonesia juga tidak sepenuhnya
demokrasi. Demokrasi juga membatasi kebebasan dengan adanya aturan-aturan. Namun,
dari beberapa sistem pemerintahan yang ada sistem demokrasilah dianggap yang
terbaik dan cocok di Indonesia.
Komentar
Posting Komentar