Langsung ke konten utama

DEMOKRASI

DEMOKRASI DI INDONESIA


Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan di mana masyarakatnya turut berpatisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih secara langsung. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya pemerintahan yang dijalankan tujuan utamanya adalah untuk kepentingan rakyat dan rakyat juga turuh ikut serta terhadap suatu pemerintahan.

Setidaknya Sanusi (2006) memaparkan ada sepuluh pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, diantaranya Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi Dengan Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, Demokrasi dengan “Rule of Law”, Demokrasi dengan Pembagian Kekuasan Negara, Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi dengan Kemakmuran, dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial.

Salah satu negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi adalah Indonesia. Menurut Miriam Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008), demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai pancasila dan konstitusional UUD 1945. Apa pentingnya demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai pancasila? Demokrasi di Indonesia selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Kehidupan yang demokratis merupakan kehidupan yang ideal bagi setiap warga negara. Setidaknya terdapat tiga argumen yang memperkuat hal tersebut, pertama, partisipasi dalam membuat keputusan. Masyarakat ikut serta dalam membuat keputusan pemerintah. Aspirasi rakyat harus didengar oleh pemerintah dan direalisasikan dalam bentuk program kerja. Misalnya, larangan merokok di tempat umum. Kedua, persamaan kedudukan di depan hukum. Artinya, hukum harus ditegakkan secara adil dan semua lapisan masyarakat sama di depan hukum. Siapapun yang melanggar hukum harus diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, distribusi pendapatan yang adil. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib menyediakan dan menyalurkan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpenghasilan rendah.

Sayangnya, keadaan demokrasi di Indonesia tidak berjalan mulus. Banyak kasus mencoreng sistem pemerintahan yang demokrasi, seperti kasus hukum yang cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kasus korupsi yang belum terungkap, lama kurungan penjara yang masih menjadi kontroversi, dan masih banyak kasus-kasus hukum lainnya. Lembaga pemerintahan dan partai politik memiliki kinerja yang buruk, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Banyak dari penguasa yang mengiming-imingi masyarakat bahwa tujuannya adalah untuk kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya.


Dapat dikatakan, sebenarnya sistem demokrasi di Indonesia juga tidak sepenuhnya demokrasi. Demokrasi juga membatasi kebebasan dengan adanya aturan-aturan. Namun, dari beberapa sistem pemerintahan yang ada sistem demokrasilah dianggap yang terbaik dan cocok di Indonesia. 

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN YANG MEMPENGARUHI SOSIOLOGI HUKUM

ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN YANG MEMPENGARUHI SOSIOLOGI HUKUM Jika kita melihat dari sejarahnya, Sosiologi Hukum pertama kali dipergunakan oleh seseorang dengan berkebangsaaan Itali yaitu Anzilotti pada tahun 1882. Pada dasarnya Sosiologi Hukum merupakan hasil produksi dari ahli filsafat (hukum) dan juga ahli sosiologi. Tidak hanya berasal dari tiap-tiap individu melainkan juga dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli-ahli pemikir yang pada dasarnya memiliki pendapat berbeda-beda. Hasil pemikiran para ahli ini terhimpun dalam berbagai mazhab atau aliran, diantaranya:      Mazhab Formalitis Mazhab formalitis atau analytical jurisprudence adalah hasil pemikiran dari salah satu tokoh filsafat hukum Inggris yang bernama John Austin (1790-1859). Menurutnya, hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana yang dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Hukum secara te...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

IDENTITAS NASIONAL

ESENSI DAN URGENSI IDENTITAS NASIONAL Apa itu identitas nasional? Apa pentingnya identitas nasional bagi seseorang? Apa jadinya jika seseorang tidak memiliki identitas?  Kali ini penulis mencoba membahas tentang urgensi identitas nasional. Identitas adalah ciri atau penanda yang dimiliki seseorang, kelompok atau negara. Lebih dari itu, identitas nasional menurut Tilaar (2007) berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanyalah seorang individu memperoleh realitasnya. Secara yuridis, identitas nasional dapat dilihat melalui UUD 1945 pada Bab XV tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pasal 35, 36A, 36B, dan 36C. Identitas bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lain, yaitu norma dasar dan ideologi yang dianut. Pancasila merupakan pembeda antara bangsa ini dengan bangsa lain. Pancasila merupakan identitas nasional Indonesia yang unik. Pancasila bukan hanya identitas dalam...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

PANDANGAN SOSIOLOGI KLASIK TENTANG SOSIOLOGI HUKUM

PANDANGAN SOSIOLOGI KLASIK TENTANG SOSIOLOGI HUKUM A.     Pandangan Durkheim Durkheim merupakan salah satu tokoh dalam teori sosiologi klasik yang membahas tentang teori fakta sosial, solidaritas sosial dan bunuh diri. Dalam teori fakta sosialnya Durkheim mendefinisikan bahwa tindakan, pikiran dan hal-hal yang dirasakan oleh seseorang merupakan diluar kehendak individu itu sendiri yang mempunyai kekuatan memaksa. Misalnya, seperti seorang warga yang tinggal dilingkungan RT harus mengikuti kerja bakti karena jika tidak maka konsekuensinya akan mendapatkan sanksi sosial seperti cibiran warga. Kedua, solidaritas sosial yang Durkheim bagi menjadi dua, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Perbedaan keduanya terletak pada pembagian kerja, kesadaran kolektif, hukumannya, dll. Ketiga, bunuh diri yang menurut pandangan Durkheim bahwa tindakan ini tidak semata-mata tidak hanya dipengaruhi oleg faktor ekonomi, tetapi faktor sosial pun juga berpengaruh ter...
Posting Komentar
Baca selengkapnya