HAM DAN RULE OF LAW

HAK ASASI MANUSIA DAN RULE OF LAW

HAM merupakan suatu konsep etika politik modern dengan gagasan pokok penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Beberapa ahli mendefinisikan HAM dari berbagai sudut pandang masing-masing, seperti John Locke yang memberi pengertian bahwa HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat atau bersifat mutlak (Budiyanto, 2002: 66). Selain itu, Darji Darmodiharjo (2006) mengatakan bahwa hak-hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan definisi dan uraian tentang HAM, dapat ditarik kesimpulan mengenai beberapa ciri pokok HAM, diantaranya:

·         Inheren atau kodrati, artinya HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi.

·         Berisfat universal, artinya HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau usul-usul sosial dan bangsa.

·    Bersifat partikular, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kehidupan bernegara.

·         Tidak dapat diingkari dan dilanggar atau bersifat supralegal.

·         Tidak dapat dibagi.

·         Saling tergantung.

·         Transedental, di mana hak itu merupakan sesuatu yang teramat sangat penting, sehingga tidak dapat untuk disepelekan.

Khusus membahas tentang UU No. 39 Tahun 1999, terdapat macam-macam HAM yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini, antara lain:

• Hak berkeluarga dan menlajutkan keturunan, yaitu hak untuk membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah
• Hak untuk hidup, yang meliputi: (1) hak untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupan, (2) hak untuk hidup tentram, aman, dan damai, dan (3) lingkungan hidup yang layak 
• Hak mengembangkan diri yang meliputi: (1) hak untuk pemenuhan  kebutuhan dasar, (2) hak pengembangan pribadi, (3) hak atas manfaat IPTEK, dan (4) hak atas komunikasi dan informasi
• Hak memperoleh keadilan, meliputi: (1) hak perlindungan hukum, (2) hak atas keadilan dalam proses hukum, dan (3) hak atas hukuman yang adil
•  Hak atas rasa aman, meliputi: (1) hak untuk mencari suaka, dan (2) hak perlindungan diri pribadi
• Hak turut serta dalam pemerintahan, meliputi: (1) hak pilih dalam, dan (2) hak untuk berpendapat

Rule of Law terkait erat dengan keadilan, sehingga Rule of Law harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat/bangsa. Rule of Law merupakan suatu legalisme sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom.

Rule of Law oleh sebagian besar pakar disamakan dengan konsep negara hukum atau rechsstaat. Istilah negara hukum secara terminologis terjemahan dari kata rechtsstaat atau rule of law. Di Indonesia, istilah rechtsstaat dan rule of law biasa diterjemahkan dengan istilah “Negara Hukum” (Winarno, 2007). Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Negara berdasar hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (supreme)

Menurut Dicey (dalam Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007: 97), terdapat tiga unsur fundamental dalam rule of law, yaitu:

• Supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh dihukum jika memang melanggar hukum
• Kedudukan yang sama di hadapan hukum
• Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan

Secara yuridis, Indonesia dikatakan negara hukum, hal ini disebabkan oleh pernyataan bahwa:

• ·         Negara, termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apa pun, harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum
•    Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan negara melindungi HAM