KESIMPULAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Kesimpulan Pendidikan Kewarganegaraan

Setelah saya menyelesaikan salah satu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, saya menyadari bahwa kewarganegaraan amatlah penting bagi suatu individu. Ada tujuh hal yang saya dapat dari pendidikan kewarganegaraan ini, yaitu kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, demokrasi, geopolitik, hak dan kewajiban warga negara, geostrategi Indonesia dan HAM & rule of law. Individu dapat dikatakan sebagai warga negara  apabila ia memiliki kewarganegaraan negara yang ia jadikan sebagai tempat menetap. Setelah memiliki status kewarganegaraannya, maka ia harus mencintai statusnya sebagai warga negara. Tak lupa juga ia harus bangga terhadap prestasi-prestasi yang dimikiki negara tersebut baik tingkat nasional maupun internasional. Urgensinya adalah jika bukan warga negaranya sendiri yang mencintai dan bangga terhadap negaranya sendiri, lalu siapa lagi yang harus menjaga dan melestarikan budaya-budaya yang sudah ada dan telah berkembang di masyarakat.

Lalu, setelah kita menyadari pentingnya status kewarganegaraan, tugas selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk menjaga kesatuan negara atau integrasi nasional. Integrasi nasioal di Indonesia diraih dengan penuh perjuangan yaitu dengan melawan penjajah ketika masa kolonial berlangsung. Semangat persatuan untuk melawan dan mengusir penjajah membentuk satu kesatuan dan tujuan yang sama yaitu merdeka.

Identitas amatlah penting bagi kehidupan bernegara. Orang yang tidak memiliki identitas berarti ia tidak memiliki kejelasan dan tanda tentang dirinya. Apa pentingnya ini? identitas dibutuhkan karena mengingat banyak masyarakat Indonesia tidak sepenuhnya sadar dan paham bagaimana seharusnya cara bertingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Selain itu, identitas juga dibutuhkan sebagai pengenal terhadap orang lain. Dalam lingkup negara identitas dibutuhkan sebagai pengenal kepada negara-negara lain dan juga untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasional.

Kehidupan demokrasi yang ada di Indonesia dapat dikatakan tidak dalam keadaan baik-baik saja. Banyak kasus yang mencoreng sistem pemerintahan yang demorkasi ini, seperti kasus hukum yang cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Padahal, hukum sudah mengatur bahwa siapapun kedudukannya akan sama, tidak memandang dalam segi apapun.

Lalu, bagaimana dengan hak dan kewajiban warga negara? Dalam UUD 1945, hak dan kewajiban warga negara Indonesia serta hak dan kewajiban negara Indonesia tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mencakup bidang: politik dan pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan dan pertahanan. Negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing.