Langsung ke konten utama

GEOPOLITIK INDONESIA

GEOPOLITIK INDONESIA
Geopolitik

Apa itu geopolitik? Secara etimologi, geopolitik berasal dari bahasa Yunani, yaitu “geos” artinya bumi yang menjadi tempat hidup. Sementara itu, politik berasal dari kata “politeia”. Politeia berasal dari kata “polis” yang artinya negara/kota dan “teia” yang artinya kebijakan. Jadi, politeia adalah kebijakan penyelenggaraan negara. Maka, geopolitik adalah suatu sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara (Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007:122).

Geopolitik memiliki unsur-unsur yang tidak dapat lepas dari kondisi yang dimiliki oleh suatu negara, yaitu:
  • Ruang/wilayah merupakan dinamika politik dan militer, dan disebut juga kombinasi ruang dan kekuatan.
  •  Politik kekuatan, yang mencakup politik, ekonomi, dan militer.
  •  Pertahanan dan keamanan

Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang, sikap dan tindakan bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Tujuannya adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional dan turut serta menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia.

Wawasan nusantara memiliki tiga unsur, yaitu
  • Contour (wadah/wilayah): segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia  yang meliputi tiga komponen, yaitu wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi.
  • Content (isi): meliputi cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
  •  Conduct (tata laku), yang melingkupi dua segi, yaitu batiniah dan lahiriah.

Jika dilihat berdasarkan luas wilayah, Indonesia memiliki wilayah yang luas dibandingkan dengan negara-negara lain. Perkembangan wilayah Indonesia memiliki sejarah dan dasar hukumnya, yaitu:
  • Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie (TZMKO) tahun 1939, dimana lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah pada masing-masing pantai dari seluruh pulau di Indonesia, dengan asas pulau demi pulau secara terpisah.
  • Deklarasi Djuanda Tanggal 13 Desember 1957, yang menyatakan:

1. Penentuan batas laut teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia
2.  Semua perairan di antara pulau-pulau di Indonesia merupakan laut teritorial Indonesia (laut pedalaman Indonesia)
3. Nusantara resmi digunakan dengan istilah “Konsepsi Nusantara” sebagai nama dari Deklarasi Juanda.


Sumber gambar: Google

  • ·         UU No: 4/Prp/Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia, yang menyatakan:

1.      Perairan Indonesia ialah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia
2.      Laut wilayah Indonesia ialah jalur laut 12 mil laut
3.      Perairan pedalaman Indonesia ialah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis dasar
  • PP No. 8 Tahun 1962 Tentang Lalu Lintas Damai di Perairan Pedalaman Indonesia (Internal Water), yang menyatakan:

1.      Semua pelayaran dari laut bebas ke suatu pelabuhan Indonesia
2.      Semua pelayaran dari pelabuhan Indonesia ke laut bebas, dan
3.      Semua pelayaran dari dan ke laut bebas dengan melintasi perairan Indonesia
  • Deklarasi Landas Kontinen tanggal 17 Februari 1969.
  •  Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tanggal 21 Marey 1980, bahwa batas ZEE adalah selebar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan dikeluarkannya  ZEE:

1.      Persediaan ikan yang semakin terbatas
2.      Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia
3.      ZEE memiliki kekuatan hukum internasional
  • The United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) Tahun 1982.


Sumber gambar: Google

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN YANG MEMPENGARUHI SOSIOLOGI HUKUM

ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN YANG MEMPENGARUHI SOSIOLOGI HUKUM Jika kita melihat dari sejarahnya, Sosiologi Hukum pertama kali dipergunakan oleh seseorang dengan berkebangsaaan Itali yaitu Anzilotti pada tahun 1882. Pada dasarnya Sosiologi Hukum merupakan hasil produksi dari ahli filsafat (hukum) dan juga ahli sosiologi. Tidak hanya berasal dari tiap-tiap individu melainkan juga dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli-ahli pemikir yang pada dasarnya memiliki pendapat berbeda-beda. Hasil pemikiran para ahli ini terhimpun dalam berbagai mazhab atau aliran, diantaranya:      Mazhab Formalitis Mazhab formalitis atau analytical jurisprudence adalah hasil pemikiran dari salah satu tokoh filsafat hukum Inggris yang bernama John Austin (1790-1859). Menurutnya, hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana yang dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Hukum secara te...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

TEORI STRUKTUR

TEORI STRUKTUR Struktur sosial merupakan keseleruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan sosial. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri atas banyak lembaga. Masing-masing lembaga memiliki fungsinya masing-masing. Struktur dan fungsi dengan komplesitas yang berbeda-beda ada pada setiap masyarakat, baik itu masyarakat modern ataupun masyarakat tradisional. Menurut Robert K. Merton, struktur yang ada dalam sistem sosial merupakan realitas sosial yang dianggap otonom, dan merupakan organisasi keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bergantung. Dalam suatu sistem terdapat pola-pola perilaku yang ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

IDENTITAS NASIONAL

ESENSI DAN URGENSI IDENTITAS NASIONAL Apa itu identitas nasional? Apa pentingnya identitas nasional bagi seseorang? Apa jadinya jika seseorang tidak memiliki identitas?  Kali ini penulis mencoba membahas tentang urgensi identitas nasional. Identitas adalah ciri atau penanda yang dimiliki seseorang, kelompok atau negara. Lebih dari itu, identitas nasional menurut Tilaar (2007) berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanyalah seorang individu memperoleh realitasnya. Secara yuridis, identitas nasional dapat dilihat melalui UUD 1945 pada Bab XV tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pasal 35, 36A, 36B, dan 36C. Identitas bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lain, yaitu norma dasar dan ideologi yang dianut. Pancasila merupakan pembeda antara bangsa ini dengan bangsa lain. Pancasila merupakan identitas nasional Indonesia yang unik. Pancasila bukan hanya identitas dalam...
Posting Komentar
Baca selengkapnya