Langsung ke konten utama

PANDANGAN SOSIOLOGI KLASIK TENTANG SOSIOLOGI HUKUM


PANDANGAN SOSIOLOGI KLASIK TENTANG SOSIOLOGI HUKUM



A.    Pandangan Durkheim
Durkheim merupakan salah satu tokoh dalam teori sosiologi klasik yang membahas tentang teori fakta sosial, solidaritas sosial dan bunuh diri. Dalam teori fakta sosialnya Durkheim mendefinisikan bahwa tindakan, pikiran dan hal-hal yang dirasakan oleh seseorang merupakan diluar kehendak individu itu sendiri yang mempunyai kekuatan memaksa. Misalnya, seperti seorang warga yang tinggal dilingkungan RT harus mengikuti kerja bakti karena jika tidak maka konsekuensinya akan mendapatkan sanksi sosial seperti cibiran warga. Kedua, solidaritas sosial yang Durkheim bagi menjadi dua, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Perbedaan keduanya terletak pada pembagian kerja, kesadaran kolektif, hukumannya, dll. Ketiga, bunuh diri yang menurut pandangan Durkheim bahwa tindakan ini tidak semata-mata tidak hanya dipengaruhi oleg faktor ekonomi, tetapi faktor sosial pun juga berpengaruh terhadap tindakan bunuh diri. Durkheim mengelompokkan jenis-jenis bunuh diri, yaitu egoistic merupakan jenis bunuh diri yang dikarenakan rendahnya integrasi seseorang di dalam kelompoknya, altruistic anomic yang dikarenakan integrasi yang terlalu kuat di dalam kelompok dan anomic yang dikarenakan ketidakjelasannya norma dalam mengatur cara bertindak dan berpikir individu sebab norma yang baru belum ada.

Lalu, bagaimana Durkheim melihat hukum berdasarkan perspektif sosiologi? Sosiologi hukum membedakan hukum ke dalam dua jenis, diantaranya:
1.      Hukum yang bersesuaian mekanis yaitu hukum yang diiringi dengan sanksi-sanksi yang bersifat mengekang (represif) seperti hukum pidana.
2.      Hukum yang bersesuaian organis yaitu hukum yang yang diiringi dengan sanksi-sanksi yang bersifat memulihkan seperti hukum keluarga dan hukum kontrak & dagang.

Durkheim melihat adanya kecocokan antara hukum yang bersesuaian mekanis dengan hukum yang bersesuain organis. Menurutnya, hukum yang bersesuaian mekanis bertujuan untuk melindungi persamaan-persamaan sosial yang hakiki. Sedangkan hukum yang bersesuaian organis bertujuan untuk melindungi diferensiasi masyarakat dalam fungsi-fungsi yang khusus, kelompok-kelompok yang kecil, dalam kegiatan-kegiatan pribadi yang diindividualisasikan. Hukum ini disebut juga oleh Durkheim adalah hukum restitutif. Di dalam hukum restitutif Durkheim membedakan hukum kontrak dari hukum yang berada di luar kontrak (hukum rumah tangga, hukum serikat buruh, dll). Menurutnya, di dalam hukum kontrak tidak semuanya bersifat kontrak dan sering kerja sama yang dilakukan bersifat sukarela. Hukum sebagaimana halnya agama, moral, estetika, pendeknyab segala fenomena-fenomena sosial yang asasi, adalah sistem-sistem nilai-nilai, yang timbul dari cita-cita kolektif.

Menurut Durkheim, sosiologi hukum tidak terlepas dari yang namanya solidaritas. Solidaritas itulah yang nantinya akan memproduksi hukum karena di dalamnya terdapat nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Fakta sosial yang dijelaskan Durkheim salah satunya berupa solidaritas di masyarakat modern yang didasarkan kepada spesialisasi pekerjaan. Nilai dan norma di dalamnya mulai pudar dan yang berlaku di dalamnya adalah hukum legal hasil produksi masyarakat seperti hukum pidana. Pada masyarakat Indonesia cara mengantisipai dari anomali hukum adalah dengan menggunakan hukum adat. Hukum adat ini digunakan untuk mempertahankan nilai yang masih dipegang teguh oleh masyarakat.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN YANG MEMPENGARUHI SOSIOLOGI HUKUM

ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN YANG MEMPENGARUHI SOSIOLOGI HUKUM Jika kita melihat dari sejarahnya, Sosiologi Hukum pertama kali dipergunakan oleh seseorang dengan berkebangsaaan Itali yaitu Anzilotti pada tahun 1882. Pada dasarnya Sosiologi Hukum merupakan hasil produksi dari ahli filsafat (hukum) dan juga ahli sosiologi. Tidak hanya berasal dari tiap-tiap individu melainkan juga dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli-ahli pemikir yang pada dasarnya memiliki pendapat berbeda-beda. Hasil pemikiran para ahli ini terhimpun dalam berbagai mazhab atau aliran, diantaranya:      Mazhab Formalitis Mazhab formalitis atau analytical jurisprudence adalah hasil pemikiran dari salah satu tokoh filsafat hukum Inggris yang bernama John Austin (1790-1859). Menurutnya, hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana yang dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Hukum secara te...

TEORI STRUKTUR

TEORI STRUKTUR Struktur sosial merupakan keseleruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan sosial. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri atas banyak lembaga. Masing-masing lembaga memiliki fungsinya masing-masing. Struktur dan fungsi dengan komplesitas yang berbeda-beda ada pada setiap masyarakat, baik itu masyarakat modern ataupun masyarakat tradisional. Menurut Robert K. Merton, struktur yang ada dalam sistem sosial merupakan realitas sosial yang dianggap otonom, dan merupakan organisasi keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bergantung. Dalam suatu sistem terdapat pola-pola perilaku yang ...

IDENTITAS NASIONAL

ESENSI DAN URGENSI IDENTITAS NASIONAL Apa itu identitas nasional? Apa pentingnya identitas nasional bagi seseorang? Apa jadinya jika seseorang tidak memiliki identitas?  Kali ini penulis mencoba membahas tentang urgensi identitas nasional. Identitas adalah ciri atau penanda yang dimiliki seseorang, kelompok atau negara. Lebih dari itu, identitas nasional menurut Tilaar (2007) berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanyalah seorang individu memperoleh realitasnya. Secara yuridis, identitas nasional dapat dilihat melalui UUD 1945 pada Bab XV tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pasal 35, 36A, 36B, dan 36C. Identitas bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lain, yaitu norma dasar dan ideologi yang dianut. Pancasila merupakan pembeda antara bangsa ini dengan bangsa lain. Pancasila merupakan identitas nasional Indonesia yang unik. Pancasila bukan hanya identitas dalam...