REVIEW: DINAMIKA HUKUM DI INDONESIA

REVIEW

DINAMIKA HUKUM DI INDONESIA

Oleh: Fajar Fakhrul Fauzi

Hukum di Indonesia terdapat dua sistem, yaitu hukum pidana dan perdata. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana, seperti pembunuhan, penipuan, pencurian, penyelundupan, dll. Hukum pidana berasal dari dua sumber, yaitu berdasarkan hukum tertulis yang sudah terkodifikasi (KUHP atau Undang-Undang No. 3 Tahun 1981) dan hukum tertulis yang belum terkodifikasi (UU Korupsi dan UU Narkoba). Sedangkan, hukum perdata adalah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan atau masyarakat, maka hukum perdata ada karena dampak dari pelanggaran hukumnya hanya kepada individu.

Membahas tentang hukum, maka erat kaitannya dengan seseorang yang melanggar hukum tersebut baik melanggar hukum pidana ataupun perdata. Klasifikasi pelanggar hukum baik perdata atau perdana dibagi menjadi empat macam, yiatu tersangka, terpidana, terduga, dan terdakwa.

Setelah orang mendapatkan posisi tersangka, terpidana, terduga atau terdakwa maka proses hukum akan terus berjalan dengan proses peradilan yang disesuaikan dengan kasusnya. Dalam hal ini peradilan dibagi menjadi beberapa jenis, pertama peradilan umum adalah peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki kekuasaan kepada rakyat yang mencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu peradilan tinggi dan peradilan negeri. Peradilan negeri menerima kasus di tingkat kabupaten/kota, sedangkan peradilan tinggi menerima kasus di tingkat provinsi. Kedua, peradilan agama adalah peradilan yang menggunakan syariat islam sebagai proses peradilannya. Ketiga, peradilan militer. Keempat, peradilan tata usaha negeri adalah peradilan yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada proses pelaksanaan administasi negara