Langsung ke konten utama

REVIEW: PANDANGAN SOSIOLOGI KLASIK TERHADAP SOSIOLOGI HUKUM


REVIEW
PANDANGAN SOSIOLOGI KLASIK TERHADAP SOSIOLOGI HUKUM
(EMILE DURKHEIM)
Oleh: Fajar Fakhrul Fauzi

Durkheim merupakan salah satu tokoh sosiologi klasik dengan teorinya yang terkenal adalah fakta sosial. Menurutnya, tindakan, pikiran dan hal-hal yang dirasakan oleh seseorang merupakan diluar kehendak individu itu sendiri yang mempunyai kekuatan memaksa. Selain itu, durkheim juga menyinggung tentang hukum dalam pemikirannya. Menurutnya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang berkesesuaian mekanis dan hukum yang berkesesuaian organis
  • Hukum yang berkesesuaian mekanis yaitu hukum yang diiringi dengan sanksi-sanksi yang bersifat mengekang (represif) seperti hukum pidana
  • Hukum yang bersesuaian organis yaitu hukum yang yang diiringi dengan sanksi-sanksi yang bersifat memulihkan seperti hukum keluarga dan hukum kontrak & dagang

Menurut Durkheim, sosiologi hukum tidak terlepas dari yang namanya solidaritas. Solidaritas itulah yang nantinya akan memproduksi hukum karena di dalamnya terdapat nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Fakta sosial yang dijelaskan Durkheim salah satunya berupa solidaritas di masyarakat modern yang didasarkan kepada spesialisasi pekerjaan. Nilai dan norma di dalamnya mulai pudar dan yang berlaku di dalamnya adalah hukum legal hasil produksi masyarakat seperti hukum pidana.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

GEOSTRATEGI INDONESIA

GEOSTRATEGI INDONESIA Geostrategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “geos” yang artinya ruang/wilayah “strategos” yang artinya strategi/cara/metode. Menurut Kaelan dan Achmad Zubaidi (2007: 143), geostrategi adalah metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaiman membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Menurut Heri Herdiawanto dan Jumanta (2010: 138), tujuan geostrategi adalah: ·          Menegakkan hukum dan ketertiban ·          Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran ·          Terselenggaranya pertahanan dan keamanan ·          Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial ·        ...

TEORI FUNGSIONAL

TEORI FUNGSIONAL Teori fungsional menurut Herbert Spencer, dianalogikan organik yaitu melihat kerja organisme biologi, seperti organ tubuh manusia. Pendekatan fungsional menganggap masyarakat terintegrasi atas dasar kata sepakat anggota-anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. General agreements ini memiliki daya yang mampu mengtasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial, secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk keseimbangan. Merton menyoroti tiga asumsi atau postulat yang terdapat dalam teori fungsional. Ketiganya itu adalah sebagai berikut: Kesatuan fungsional masyarakat merupakan suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi dan diatur. Postulat fungsionalisme universal. Postulat ini menganggap bahwa “s...

HAM DAN RULE OF LAW

HAK ASASI MANUSIA DAN RULE OF LAW HAM merupakan suatu konsep etika politik modern dengan gagasan pokok penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Beberapa ahli mendefinisikan HAM dari berbagai sudut pandang masing-masing, seperti John Locke yang memberi pengertian bahwa HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat atau bersifat mutlak (Budiyanto, 2002: 66). Selain itu, Darji Darmodiharjo (2006) mengatakan bahwa hak-hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan definisi dan uraian tentang HAM, dapat ditarik kesimpulan mengenai beberapa ciri pokok HAM, diantaranya: ·          Inheren atau kodrati, artinya HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. ·          Berisfat universal, artinya HAM berlaku untuk se...